Add to favourites
News Local and Global in your language
16th of July 2018

Indonesia



Berapa ongkos yang harus dibayar untuk mengubah nama negara?

Pada Kamis 19 April lalu, raja salah satu kerajaan absolut terakhir di dunia berpidato di depan khalayak di sebuah stadion olahraga kecil di Afrika selatan.

"Negara-negara Afrika, ketika mendapatkan kemerdekaan, kembali ke nama kuno mereka sebelum mereka dijajah," kata Yang Mulia Raja Mswati III kepada mereka yang berkumpul di sana.

Pada saat itu dia masih raja Swaziland—tetapi Swaziland tidak ada lagi.

"Jadi, mulai sekarang negara ini akan secara resmi dikenal sebagai Kerajaan eSwatini."

Koor 'telanjang' murid perempuan Afrika Selatan memicu kemarahan Ketika mahasiswi Afrika Selatan 'dapat' pinjaman pendidikan Rp14 miliar

Terlalu sering, kata dia, orang salah dengar antara Swaziland dan negara yang kedengarannya mirip, yaitu Switzerland, ketika disebut di luar negeri.

Meskipun nama eSwatini (diucapkan "eh-swa-TII-nii"), yang berarti 'Rumah orang-orang Swazi', tidak baru dan sering digunakan secara lokal, pengumuman itu mengejutkan warga negaranya—dan seluruh dunia.

Sekarang, setelah diresmikan secara hukum, perubahan ini membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana dan dalam bentuk apa perubahan akan dilakukan?

Dan berapa harga yang harus dibayar bangsa berpenduduk 1,5 juta orang ini untuk rebranding negara mereka?

eSwatini adalah negara yang terkurung daratan, berbatasan dengan Mozambik dan Afrika Selatan. Seperti banyak negara di Afrika, kerajaan ini telah berjuang mendefinisikan kembali dirinya di era pasca-kolonial.

Raja Mswati III memilih hari perayaan 50 tahun berakhirnya pemerintahan kolonial Inggris untuk mengumumkan keputusannya tentang perubahan nama nasional.

Itu pasti punya makna pribadi juga, karena 19 April juga adalah hari ulang tahun ke-50 raja. Nama eSwatini diambil warga dari nama Raja Mswati II, raja dari abad ke 19.

Kerajaan eSwatini adalah negara pertanian. Sekitar 70% dari populasi bergantung pada pertanian swasembada, menanam makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Bit gula mentah, tebu serta gula rafinasi mencakup lebih dari seperlima ekspor.

eSwatini tidak semiskin sebagian negara-negara Afrika lain, tetapi mereka bergantung pada ekonomi Afrika Selatan. Mereka juga punya beberapa tantangan signifikan—termasuk tingkat prevalensi HIV dewasa tertinggi di dunia.

Langkah ini kontroversial. Bheki Makhubu, jurnalis dan editor majalah lokal The Nation, mengatakan bahwa di satu sisi, orang sudah terbiasa mendengar raja menyebut negaranya sebagai eSwatini.

Tapi menurutnya, meresmikan perubahan nama itu menjadi gambaran sempurna pemerintahannya. "Pada dasarnya dia melakukan apa pun yang dia mau dengan negara ini," kata Makhubu.

Beberapa orang bahkan merasa bahwa raja seperti memperlakukan eSwatini sebagai milik pribadinya, kata Makhubu, yang menggambarkan situasi ini sebagai "horor".

"Kami [rakyat] hanya terperangkap di dalamnya," kata dia.

Meski demikian, mengubah nama negara bukan tindakan yang sepenuhnya dangkal, menurut pengacara properti intelektual dan blogger Afrika Selatan, Darren Olivier.

"Ada nilai di dalamnya, ada nilai intrinsik dalam identitas itu dan apa artinya bagi orang-orang," kata dia.

"Namun pada saat yang bersamaan ada biaya—biaya fisik mengubah identitas."

Seperti banyak orang, Olivier pun bertanya-tanya berapa harga eSwatini. Tak lama setelah pengumuman Raja Mswati III, Olivier menerbitkan sebuah blog di mana ia memperkirakan bahwa biaya ganti nama akan menghabiskan US$6 juta.

Hitungannya ini berdasarkan pendapatan kena pajak dan tidak kena pajak negara itu sekitar $1 miliar. Untuk perusahaan besar, biaya pemasaran rata-rata menghabiskan sekitar 6% pendapatannya, kata Olivier. Dalam kasus ini, itu berarti $60 juta—dan anggaran rebranding biasanya memakan 10% dari biaya pemasaran tersebut.

Kesimpulannya, ada $6 juta yang harus didapatkan oleh pemerintah eSwatini untuk mengubah nama.

Seperti yang dikatakan Olivier, untuk negara sekecil itu, jumlah tersebut "tidak sepele".

Dia mengakui bahwa perkiraannya sangat kasar dan hanya didasarkan pada perkiraan cara rebranding di dalam konteks perusahaan yang mengganti namanya. Tapi bagaimanapun ini mungkin tebakan yang berguna, mengingat tidak ada yang benar-benar tahu berapa tagihan yang akan ditinggalkan King Mswati III.

"Dokumen, situs web, papan penanda di properti pemerintah, dan lembaga pemerintah—ada pengeluaran yang amat besar di sini dan seharusnya dari awal ada seseorang yang bertanya, apakah ini benar-benar diperlukan," kata Jeremy Sampson, direktur eksekutif untuk Afrika di perusahaan pemasaran Brand Finance.

Di negara tetangga, Afrika Selatan, perubahan nama jalan kolonial di kota Pretoria, menelan biaya jutaan rand.

Pada pertengahan abad ke-dua puluh, pemimpin Kenya memutuskan bahwa nama-nama jalan lokal harus diubah menjadi versi non-kolonial; proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Dan bahkan di Berlin, nama jalan di Kawasan Afrika yang terkait dengan sejarah kolonial rencananya akan dihapus.

Salah satu 'pajak' pasca-kolonialisme adalah beban keuangan yang timbul untuk menghapus sisa-sisa masa lalu.

Mengingat ketidakpastian tersebut, badan-badan pemerintah mengirimkan pesan yang mengklaim bahwa perubahan nama tidak akan terlalu mengganggu atau mahal. Kementerian Dalam Negeri eSwatini menyatakan bahwa penggantian nama akan dilakukan secara bertahap untuk membatasi biaya. Kop surat pemerintah yang bertuliskan "Swaziland" tidak akan dibuang, misalnya.

"Perlu beberapa waktu sampai kami menghabiskan stok," kata Menteri Dalam Negeri, Putri Tsandzile Dlamini seperti ditulis dalam laporan koran.

Mungkin karena alasan-alasan praktis, raja juga berusaha menjaga validitas dokumen hukum yang mengacu pada Swaziland. Sebuah pemberitahuan resmi diterbitkan dengan mengatakan bahwa semua perjanjian internasional atau kontrak hukum yang mengacu pada Swaziland akan dipahami sebagai mengacu pada eSwatini. Perlindungan hukum ini tentu akan menghemat biaya yang seharusnya dipakai para pebisnis asing untuk memperbarui segudang dokumen perusahaan.

Ketika saya menghubungi Komisi Tinggi Swazi, kantor perwakilan Persemakmuran eSwatini di London, untuk minta komentar, juru bicara mengatakan bahwa perubahan nama itu "tidak ada pengaruhnya untuk kebijakan dan perjanjian kami".

Saya bertanya apakah Komisi Tinggi Kerajaan Swaziland akan mengubah namanya.

"Memang," jawabnya, "nama Misi kami sekarang adalah Komisi Tinggi Kerajaan eSwatini."

Namun, tanda tangan di surel masih memakai nama lama. Bahkan pada saat artikel ini ditulis, situs web utama pemerintah eSwatini masih saja merujuk ke Swaziland.

Tetapi di sana-sini, perubahan itu benar-benar terjadi. Khususnya, dewan pariwisata eSwatini telah memasarkan dirinya sendiri. Ini penting karena, seperti halnya dewan pariwisata lain, ini adalah cara sebuah negara menampilkan dirinya ke seluruh dunia-dan dewan ini menganjurkan bahwa orang-orang di luar negeri harus menyebutnya (seperti yang saya lakukan di sini) bukan sebagai Swaziland tetapi sebagai eSwatini.

Bagaimana dengan peta dan bagan? Geografer Peter Jordan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Austria mengatakan ada perbedaan antara nama sebuah negara yang digunakan secara internal (endonim) dan nama yang dipakai orang lain untuk merujuk secara eksternal (eksonim). Bayangkan endonim Deutschland versus eksonimnya, Jerman atau Allemagne, misalnya.

"Tidak banyak perubahan yang diperlukan," jelas Jordan, "ketika Swaziland mengubah endonimnya, karena biasanya atlas dan peta menunjukkan eksonim."

Mungkin inilah mengapa, misalnya, Google Maps masih mengacu pada Swaziland meskipun layanan digital dapat diperbarui dengan sangat cepat.

Tidak semua orang mengambil sikap ini. Kedutaan AS di eSwatini dengan cepat mengubah branding—dan bahkan memperbarui akun Twitter-nya.

Pada akhirnya, individu dan organisasi di seluruh dunia kemungkinan besar hanya akan memilih nama Swaziland atau eSwatini berdasarkan pilihan pribadi. Tetapi di dalam negeri, perubahan resmi benar-benar punya signifikansi paling besar. Dan tidak semua orang yakin itu adalah penggunaan dana publik yang baik.

"Kami menolak perubahan nama […] Ini bukan hasil dari proses konsultatif," kata Mlungisi Makhanya, sekretaris jenderal Gerakan Demokrasi Rakyat (PUDEMO), partai oposisi sosialis Swazi.

Makhanya mengatakan bahwa pada dasarnya dia tidak punya masalah dengan perubahan nama, tetapi itu seharusnya direncanakan dengan lebih transparan. Dia dan yang lain khawatir soal biaya yang akan dikeluarkan—tapi banyak yang takut berpendapat.

"Sangat sulit untuk dihitung sekarang [berapa biayanya]," katanya, dan dia sangat khawatir itu bisa mencapai ratusan juta lilangeni [mata uang eSwatini]. Bank Sentral Swaziland baru-baru ini mengubah namanya menjadi Bank Sentral eSwatini, dia mencontohkan, tapi koin dan uang kertas masih perlu diperbarui.

Ada juga yang sangat tidak setuju dengan pendapat itu. Misalnya, Andrew Le Roux, presiden Federasi Pengusaha dan Kamar Dagang Swaziland.

"Ada kesalahpahaman besar tentang raja, yang entah bagaimana dia dikesankan sebagai raja Afrika playboy," kata Le Roux kepada saya, dia menggambarkan raja sebagai seorang pekerja keras.

Jauh dari menjadi momok, identitas nasional yang dimodifikasi adalah kesempatan bagi Swazi untuk menentukan siapa mereka dan bagaimana mereka ingin dilihat di dunia, kata Le Roux.

Banyak bisnis punya "Swaziland" pada nama mereka. Saya bertanya apakah ada tekanan resmi atau hukum untuk mengubah ini, tetapi Le Roux mengatakan tidak ada.

Le Roux malah merasakan adanya keingintahuan baru dari seluruh dunia, setelah pengumuman perubahan nama. "Perubahan nama itu mendapatkan lebih banyak perhatian di internet daripada berita apapun di Swaziland selama beberapa tahun terakhir," kata dia.

Itu pastinya bisa jadi bahan pembuka obrolan. Apakah negara lain akan melihat eSwatini sebagai negara yang terlahir kembali, sebuah tempat di mana mereka bisa berbisnis? Mungkin saja.

Jika memang demikian, perubahan ini mungkin bisa membayar sendiri biayanya pada jangka panjang. Tapi tidak ada jaminan soal itu. Dan beberapa Swazi yang mengatakan perubahan nama adalah pengalihan perhatian dari beberapa isu serius yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, bisa disalahkan karena mengatakannya.

Anda bisa membaca versi asli tulisan ini di BBC Capital dengan judul The cost of changing a country's name.

Read More




Leave A Comment

More News

BBCIndonesia.com | Berita

Republika Online RSS Feed

NASIONAL

Waspada Online

News | Jakarta Globe

Indonesia News

Disclaimer and Notice:WorldProNews.com is not the owner of these news or any information published on this site.